ABSTRAK

Penelitian ini tentang : “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Obat-Obatan (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan)”
bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam
hukum positif Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
penyalahgunaan obat-obatan di Pengadilan Negeri Pekalongan, dan kendala /
hambatan dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dan
solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi
kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif
Pengaturan Tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam hukum positif
Indonesia dapat dijumpai pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 74 sampai dengan Pasal 80
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan
obat-obatan di pengadilan Negeri Pekalongan dilakukan melalui pemeriksaan di
sidang pengadilan dengan membuktikan perbuatan terdakwa dengan unsur - unsur
tindak pidana yang didakwakan. Kendala / hambatan dalam pembuktian tindak
pidana penyalahgunaan obat-obatan yaitu tersangka membuang barang bukti pada
saat penangkapan, diperlukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk
mengetahui kandungan obat-obatan sehingga membutuhkan waktu lama, rutinitas
hakim yang terlalu tinggi, tingginya beban tugas hakim, minimnya jumlah hakim,
minimnya pengetahuan hakim. Upaya penanggulangannya yaitu pemeriksaan urin
dan atau penggunaan alat bukti lain, penunjukkan hakim majelis, pemerataan
tugas hakim, pengusulan penambahan jumlah Hakim, mendorong pegawai yang
memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Hakim (Cakim) dan penyediaan
perpustakaan kantor.
Pelaku penyalahgunaan obat-obatan berupa penyalahgunaan peredaran
hendaknya diberikan pidana yang berat mengingat perbuatannya dapat
membahayakan orang lain. Perlu dibentuk laboratorium forensik di tingkat Polres
untuk memudahkan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan
dan tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci : Pemidanaan, Obat-obatan

ABSTRACT
This research is about: "Punishment Against Perpetrators of the Crime of
Drug Abuse (Studies in the District Court of Pekalongan)" aims to determine the
crime of drug abuse in Indonesian positive law, criminal prosecution against
perpetrators of the crime of drug abuse in the District Court of Pekalongan, and
barriers / obstacles in proving the crime of abuse of drugs and solutions.
The method used in this research is normative. The data collection is done
by observation, interviews, literature study and document research. The data were
analyzed qualitatively
Settings criminal offenses of drug abuse in Indonesian positive law can be
found in Article 196 and Article 197 of Law Number 36 Year 2009 on Health and
Article 74 to Article 80 of Government Regulation No. 72 of 1998 Safety of
Pharmaceutical and Medical Devices. Criminal prosecution against the criminal
misuse of drugs in Pekalongan District Court conducted through examination
before the court to prove the defendant with the elements - elements of the
offenses charged. Constraints / obstacles in proving the crime of drug abuse that is
alleged to dispose of the evidence at the time of the arrest, examination required
forensic laboratory to determine the content of drugs that takes a long time, the
routine judges that are too high, the high responsibility of the judges, inadequate
number of judges, lack of knowledge of the judge. Efforts to overcome is the
examination of urine and or the use of other evidence, the appointment of the
panel of judges, equalization of the judges, the nomination of increasing the
number of Judges, encouraging employees who are eligible to participate in the
selection of Judges Candidates (Cakim) and the provision of library office.
Abusers of drugs of abuse circulation should be provided considering the
severe criminal actions can harm others. Need to set up a forensic laboratory at the
police station level to facilitate the handling of the crime of drug abuse and other
crimes such as drug abuse

Keywords: Punishment, Drugs

FIH5408161

340-Pra-p

Tersedia