ABSTRAK

Pemilukada langsung serentak pertama kali dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015
dan telah menghadirkan beberapa wajah baru berhasil mengalahkan petahana di daerah. Hal
ini mengisyaratkan makin banyaknya pemilih rasional yang berpotensi mendorong adanya
perubahan di daerah serta menunjukkan Pemilukada serentak telah membawa perubahan
dengan banyaknya pemilih rasional dengan terpilihnya pasangan calon baru mengalahkan
pasangan calon petahana serta menjadi indikator awal bahwa masyarakat menginginkan
kehadiran pemimpin alternatif yang dapat membawa perubahan. Metodologi penelitian ini
terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengaturan tindak pidana Pemilu dalam
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
terdapat dalam Bab XXIV tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 177 sampai dengan Pasal
198 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama 120 bulan serta
denda paling sedikit Rp 100.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.
Peran Panwaslu Kabupaten Kota Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Gubernur, Bupati
dan Walikota adalah melakukan serangkaian tindakan serta langkah-langkah penanganan
dugaan terhadap pelanggaran yang mengandung unsur pidana atau tindak pidana Pemilu
seperti tindak pidana money politics melalui tahapan mekanisme penindakan, penanganan
pelanggaran, tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana, dan status penanganan
pelanggaran; dan jika memenuhi syarat formal dan materiil dugaan tindak pidana Pemilu
diteruskan kepada Penyidik Polri untuk ditindaklanjuti.
Kendala yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Kota dalam Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu
Gubernur Bupati dan Walikota terdiri dari kendala yang bersifat yuridis, yaitu ketentuan
Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Bawaslu Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu; dan kendala yang bersifat non yuridis, yaitu
kualitas SDM Pengawas Pemilu dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya
penanggulangan kendala yang bersifat yuridis, yaitu melakukan koordinasi dengan
Penyidik Polri dan melakukan tindakan penegakan hukum dan diumumkan di Sekretariat
Panwaslu dan media cetak, serta upaya penanggulangan kendala yang bersifat non yuridis,
yaitu dibutuhkan Pengawas Pemilu yang betul-betul netral dan berani serta melakukan
penegakan hukum yang bersifat responsif.
Peneliti menyarankan, dalam perekrutan pengawas Pemilukada Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tim Seleksi bukan hanya memperhatikan calon
Pengawas yang menjadi anggota partai politik tetapi juga memperhatikan calon yang
berasal dari Organisasi Kemasyarakatan tertentu yang menjadi Organisasi sayap dari partai
politik tertentu dan dalam pengawasan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota diperlukan anggota Pengawas Pemilu yang betul-betul netral dan tidak
memihak serta berani melakukan penegakan hukum secara responsif.

Kata kunci: peran Panwaslu Kabupaten Kota, penegakan hukum dan tindak pidana Pemilu.

ABSTRACT


Concurrent direct Pemilukada first held on December 9, 2015 and has presented
some new faces defeated incumbent in the area. This signals the increasing number of
rational voters who potentially lead to a change in the area as well as showing the
simultaneous Election has brought changes to the number of rational voters with the
election of a new candidate pair beat incumbent candidate pair as well as a preliminary
indicator that people want the presence of an alternative leader who can bring about
change. The research methodology consisted of approach, research specifications, types
and sources of data, data collection methods, methods of data analysis and data presentation
methods.
The results of this study indicate that the settings are criminal offenses Elections in
Law No. 8 of 2015 on the Election of governors, regents and mayors are in Chapter XXIV
of the Criminal Provisions of Article 177 to Article 198 with the threat of imprisonment for
a minimum of 15 days and a maximum of 120 months and a fine of at least Rp 100,000.00
and a maximum of Rp 50,000,000,000.00.
Role Panwaslu City District In Law Enforcement against Crime Election According
to Law No. 8 of 2015 on Election of governors, regents and mayors are doing a series of
actions and measures handling of allegations of violation contains elements of a criminal or
a criminal offense Election as a criminal act money politics through the stages of the
mechanism of action, procedural violations, follow-up of criminal offenses, and the status
of the handling of violations; and if they meet the formal requirements and substantive
criminal act of Elections forwarded to police investigators to follow up.
Obstacles faced Panwaslu City District Law Enforcement against Crime Election
According to Law No. 8 of 2015 on Election of Governor of Regents and Mayors consists
of the constraints juridical, namely the provision of Article 73 paragraph (1), (2) and (3) of
the Constitution Law Number 8 Year 2015 regarding the Election of governors, regents and
mayors as well as the provisions of Article 42 of the Election Supervisory Body Regulation
No. 2 of 2015 on the Control of Election; and non juridical constraints, the quality of
human resources and the Electoral Supervisory low legal awareness. Prevention efforts
constraints juridical, namely coordinating with Investigator Police and take enforcement
action and announced at the Secretariat General Elections Supervisory Committee and print
media, as well as the response to the constraints of a non juridical, ie it takes the Election
Supervisory truly neutral and brave and do enforcement law which is responsive.
Researchers suggest, in the recruitment of supervisors Election of Regent and Deputy
Regent and the Mayor and Deputy Mayor, Team Selection not only consider candidates
Trustees who are members of political parties but also pay attention to candidates coming
from community organizations to be certain that the Organization wings of certain political
parties and in the supervision General Election of Regent and Deputy Regent and the
Mayor and Deputy Mayor of required members of the Election Supervisory truly neutral
and impartial and courageous conduct responsive law enforcement.

Keywords: City District Election Supervisory Committee's role, law enforcement and
criminal offenses elections.

FIH5008161

340-Ban-p

Tersedia