ABSTRAK

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan / jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan / jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan / jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen karena peredaran kosmetik berbahaya di Kota Pekalongan, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap peredaran kosmetik berbahayadan mengetahui cara mengatasi peredaran kosmetik berbahaya di Kota Pekalongan.
Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahaya dikota pekalongan. Tapi itu belum cukup untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahaya tersebut, harus ada tindakan tegas dari pemerintah kepada para pelaku usaha supaya tidak melakukan tindakan tersebut berulang kembali yaitu dengan memberikan sanksi dan penutupan tempat usaha tersebut. Untuk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar atau belum terdaftar maka dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran,Kosmetik, Berbahaya

ABSTRACT

The construction and development of the economy in general and in particular in the field of industri and national trade has produced a wide variety of goods and / service that can be consumed. Besides, globalization and free trade are suported by telecomunications and information technology advances have expanded the space for the flow of transactions of goods and / services across borders of a state, so that the goods and / services offered vary, both foreign products and domestic products.
The study aims to determine the legal protection to the consumer because of the sirculation of dangerous cosmetic city of pekalongan, to know how the responsibility of local governments on the sirculation of harmful cosmetix and to know how to overcome dangerous cosmetic sirculation in the city of pekalongan.
The method used is yuridis normatif. Data collected though the study of documents and kualitatif data analysis. The result showed that the government has been making efforts to reduce the sirculation of cosmetic dangerous city of pekalongan. But it was not enough to reduce the sirculation of cosmetics such dangerous, there must be firm action from the government to businesses that do not perform that action over and over again is to give sanctions and clousure these efforts. For cosmetic that do not have a marketing authorization or has not been registered, it can be subject to article 197 to a pinalty for 15 (fifthteen) years and a maximum fine of Rp 1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Keywords: Legal protection, Consumer, Distribution, Cosmetics, Dangerous.

FIH4808161

340-Nat-t

Tersedia