ABSTRAK

Hasil pengamatan di lapangan menunjukan tugas dan wewenang BPD ini
masih kurang maksimal pelaksanaannya. Rancangan peraturan desa yang
seharusnya dirancang berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD hanya didominasi oleh pendapat kepala desa. BPD
hanya sekedar mengesahkan tanpa bisa mengusulkan aspirasinya. Tujuan
penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan tugas BPD
sebelum adanya Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BPD di Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang; 2) Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas dan
wewenang BPD berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BPD di
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang; dan 3) Untuk mengetahui kendalakendala

apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD di
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Spesialisasi penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data yang
digunakan data primer dan data sekunder, sebagai sample diambil 6 desa yaitu
Desa Bodeh, Muncang, Pendowo, Kelangdepok, Babakan dan Kebandaran dan
data dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa efektifitas pelaksanaan
tugas dan wewenang BPD berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
BPD di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pembahasan
rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan Peraturan Desa,
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan
panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun,
merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan penyusunan tata tertib
BPD.

Kata Kunci : BPD, Perda Nomor 4 Tahun 2015

ABSTRACT

The results of the field observations indicate the duties and authority of BPD is
still less than the maximum implementation. The draft regulation villages supposedly
designed based on the results of consultation between the Head of the Village, provided
by the village and the BPD is dominated by the village head's opinion. BPD merely
endorse without being able to propose their aspirations. The purpose of this study was
1) to compare the execution of tasks BPD before the Regulation No. 4 Year 2015 About
BPD in District Bodeh Pemalang; 2) To determine the effectiveness of the duties and
authority of BPD by Regulation No. 4 Year 2015 About BPD in District Bodeh
Pemalang; and 3) To know what the constraints faced in the implementation of the tasks
and authority of BPD in District Bodeh Pemalang.
The method used in this research is normative juridical approach. Specialization
of research using descriptive. Source of data used primary data and secondary data, a
sample taken six villages namely Bodeh, Muncang, Pendowo, Kelangdepok, Babakan
and Kebandaran and the data was analyzed qualitatively.
From these results obtained illustrate that the effectiveness of the duties and
authority of BPD by law No. 12 of 2006 on BPD in District Bodeh Pemalang do with
the discussion of the draft rules the village with the village head, carry Village
Regulation, propose the appointment and dismissal of the chief, an election committee
The village head, dig, accommodating, collect, formulate and channel the aspirations of
the people and the preparation of the order of BPD.

Keywords : BPD, Local regulation No. 4 of 2015

FIH4308161

340-Sis-e

Tersedia