ABSTRAK
Tindak pidana korupsi saat ini banyak dilakukan oleh pejabat negara tingkat
Daerah Kabupaten dan Kota yang merugikan keuangan negara. Salah satu
kejahatan yang mengganggu tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan
masyarakat adil makmur adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana korupsi saat ini
banyak dilakukan pejabat negara tingkat Daerah Kabupaten Kota dan Desa yang
merugikan keuangan negara. Salah satu korupsi yang dilakukan Kepala Desa
adalah tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos)
Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Surjo Kec. Bawang
Kab. Batang. Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan,
spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode
analisis data dan metode penyajian data.
Penyidikan Perkara Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial RTLH di
Kejaksaan Negeri Batang an. Tersangka Muhyidin bin Juremi Kepala Desa
Kalirejo dilakukan sesuai hasil LID Pidsus Nomor: Print-01/O.3.40/FI.1/05/2014
tanggal 14 Mei 2014; Laporan Terjadinya Tindak Pidana penyaluran bantuan dana
RS-RTLH Tahun Anggaran 2013 dan pemberian upah tukang 150 rumah di Desa
Kalirejo, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/O.3.40/Fd.1/07/2014 tanggal
14 Juli 2014 dan saksi Pegawai Dinas Sosial Kab. Batang, Perangkat Desa
Kalirejo, Pemilik Toko Bahan Bangunan, Percetakan AA Printing; Ketua dan
Bendahara Kelompok, keterangan tersangka dan bukti-bukti, bahwa Tersangka
Muhyidin bin Juremi telah cukup bukti melakukan korupsi penyaluran bantuan
dana RS-RTLH Tahun Anggaran 2013 di Desa Kalirejo Kec. Bawangg
sebagaimana dimaksud Pasal 2 jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang
Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kendala yang dihadapi dalam penyidikan perkara korupsi penyaluran
bantuan dana RS-RTLH Tahun Anggaran 2013 adalah: 1) kendala internal, yaitu
terbatasnya SDM Penyidik, sarana prasarana, jumlah personil dan anggaran.
Penanggulangan kendala internal dengan memberi kesempatan penyidik
mengikuti studi lanjut ke jenjang lebih tinggi (S2/S3), peningkatan sarana
prasarana, kinerja Jaksa Penyidik dan anggaran sesuai kebutuhan riil penyidikan
dan penuntutan tindak pidana, 2) kendala eksternal, yaitu karakteristik masyarakat
Kab. Batang yang bersifat agamis, fanatik, terbuka, kesadaran dan budaya
hukumnya masih rendah. Penanggulangan kendala eksternal dengan pendekatan
formal informal pada ulama kharismatik, tokoh masyarakat dan pemuda,
sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak kewajibannya agar berani melapor
dan menjadi saksi, peningkatan kepedulian masyarakat di tingkat Desa dan
Kelurahan terkait proses penegakan hukum pidana.
Peneliti menyarankan, penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan
Negeri Batang perlu didukung SDM yang berkualitas, sarana prasarana, jumlah
personil dan anggaran yang memadai serta peningkatan kesadaran dan budaya
hukum masyarakat agar mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya
sehingga berani melaporkan dan menjadi saksi perkara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.
Kata kunci: penyidikan, tindak pidana korupsi dan Dana bantuan sosial.

ABSTRACT

Act pidana currently corruption a lot of did by state official increases
Regency and City Region that adverse financial state. One of crime which trouble
national development aim to render prosperous fair society is criminological
corruption. Act pidana currently corruption a lot of done by state official
increases City Regency Region and adverse Village financial state. One of
corruption which done by Village head is act pidana deviation corruption Lents
Fund Social Assistance (Bansos) Program Indecent Home Help Dwells (RTLH) at
Surjo Kec's Village. Kab's onion. Bar. Methodology in observational it consisting
of approximate methods, observational specification, type and data source, data
collecting method, analisis's method data and data representation method.
Investigation Takes Proceedings Deviation Corruption Lent Fund RTLH'S
Social Assistance at kejaksaan Country Erects an. Muhyidin Bin Juremi's suspect
carries the wind Kalirejo's Village is done accords LID Pidsus's result Number:
Print - 01 / O.3. 40 / FI. 1 / 05 / 2014 dates 14th May 2014; Its happening
reporting Acts Pidana help channelizing lents fund RS RTLH Budget Year 2013
and worker wage concession 150 houses at Silvan Kalirejo, Number Investigation
letter of instruction: Print - 01 / O.3. 40 / Fd. 1 / 07 / 2014 dates 14th July 2014
and Clerk deponent on duty Social Kab. Bar, Kalirejo's Silvan peripheral,
Building Materials tradesman, AA Printing's print shop; Chairman and group
Bursar, suspected information and evidence, that Muhyidin Bin Juremi's suspect
was enough proof do help channelizing corruption lents fund RS RTLH Budget
Year 2013 at Kalirejo Kec's Village. Bawangg as referred to Section 2 jo Sections
18 and Section 3 jo Section 18 No.31's Laws Year 1999 jo No.20's Laws Years
2001 about Remove Acts Pidana Corruptions.
Faced constraint in investigation takes proceedings help channelizing
corruption lent fund RS RTLH Budget Year 2013 is: 1 ) internal constraints,
which is SDM the limited Investigator, prasarana's medium, total person and
budget. Tacling internal constraint with give investigator chance follows studi
lanjut to go to higher ladder (S2 / S3), prasarana's medium step-up, Investigator
Attorney performance and budget accords investigation substantive requirement
and prosecution act pidana, 2 ) external constraints, which is Kab's society
characteristic. Bar that gets religious character, fanatical, open end,
consciousness and its law culture is still low. Tacling external constraint with
informal formal approaching on ulama kharismatik, society and young men
figure, that socialization society knows its liabilities rights that braves to report
and becomes deponent, society care step-up at level Silvan and sub-district
concerning processes penegakan criminal law.
Researcher suggests, investigation acts pidana corruption on kejaksaan
Country Erects to need backed up by SDM that qualified, prasarana's medium,
total person and budget that is equal to and consciousness step-up and that
society law culture knows and understand its the right and obligation so brave
report and become matter deponent act pidana common and acts pidana special
as acts pidana corruption.
Key word: investigation, act pidana corruption and social assistance Fund

FIH4208161

340-Ary-p

Tersedia