ABSTRAK

Dalam pemeriksaan perkara pidana saksi merupakan salah satu alat bukti
bagi pembuktian. Keterangan saksi diharapkan dapat menjernihkan tindak pidana
yang terjadi, karena tanpa saksi, suatu tindak pidana sulit untuk diungkap
kebenarannya. Peran saksi sangat penting untuk mengungkap setiap tindak pidana,
sehingga undang undang memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang
yang menjadi saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana yang diatur dalam
Pasal 2 Undang Undang No.13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang Undang
No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode Penelitian ini
terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.
Hasil penelitian menunjukkan, penyidikan perkara Korupsi Program
Sertifikat Massal pada Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2014
di Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan dilakukan membuat Laporan
Informasi No.R/LI-04 /I/2015/Reskrim tanggal 20 Januari 2015, Surat Perintah
Penyelidikan No.SP.Lidik/23/I/2015/Reskrim tanggal 20 Januari 2015;
Penyelidikan Lanjutan No.SP.Lidik/47/II/2015/Reskrim tanggal 23 Februari 2015
dan Sprindik Nomor: Sp.Sidik/26/III/2015/Reskrim tanggal 18 Maret 2015 dan
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/47/VI/2015/Reskrim
tanggal 22 Juni 2015.
Perlindungan hukum bagi Saksi dalam Penyidikan Perkara Korupsi Program
Sertifikat Massal pada Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2014
di Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan dilakukan dengan perlindungan
hukum secara tertutup, yaitu dengan menyembunyikan identitas pelapor yang
memberikan informasi kepada polisi yaitu “berdasarkan informasi masyarakat”
atau mengganti saksi pelapor dengan saksi dari penyidik Unit III Sat Reskrim
Pekalongan.
Kendala yang dihadapi Peyidik dalam Perlindungan Hukum bagi Saksi
Perkara Korupsi Program Sertifikat Massal pada Kantor Pertanahan Kab.
Pekalongan Tahun Anggaran 2014 di Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab.
Pekalongan, yaitu karakteristik masyarakat yang agamis dan fanatik, terbatasnya
sarana prasarana, jumlah personil dan jumlah Anggaran. Upaya penanggulangan
dilakukan dengan pendekatan pada para ulama, tokoh masyarakat dan pemuda
serta melibatkan pada acara di Kab. Pekalongan, peningkatan sarana prasarana
sesuai perkembangan teknologi, kinerja Sat Reskrim Polres Pekalongan,
pemolisian masyarakat dan anggaran sesuai kebutuhan Sat Reskrim Polres
Pekalongan.
Perlindungan hukum terhadap saksi perkara korupsi Program Sertifikat
Massal pada Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2014 di Desa
Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan harus memperhatikan bentuk dan sifat
tindak pidana yang dilakukan, status pelaku korupsi dan karakteristik masyarakat
di daerah serta didukung dengan sarana prasarana, jumlah personil dan anggaran
yang memadai serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi sesuai
bentuk dan sifat tindak pidana, pelaku tindak pidana dan karakteristik masyarakat.
Kata kunci: perlindungan saksi, penyidikan, tindak pidana korupsi dan program prona.



x

ABSTRAK
In the examination of a criminal case witness is one means of evidence for
proof. The witness testimony is expected to clear up the criminal act occurred,
because without the witness, a crime difficult to uncover the truth. The role of the
witness is essential to uncover any criminal act, so laws provide a guarantee
protection to any person who was a witness in all stages of criminal proceedings
stipulated in Article 2 of Law No. 13 of 2006 amended by Act 31 of 2014 about
the Witness and Victim Protection. Methods This study consisted of approach,
research specifications, types and sources of data, data collection methods,
methods of data analysis and presentation of data methods.
The results showed corruption cases investigations Bulk Certificate
Program at the District Land Office. Pekalongan Fiscal Year 2014 in the village of
Tegalontar district. Sragi Kab. Pekalongan do make No.R Information Reports /
LI-04 / I / 2015 / Criminal dated January 20, 2015, Warrant Research No.SP.Lidik
/ 23 / I / 2015 / Criminal dated January 20, 2015; Continued investigation
No.SP.Lidik / 47 / II / 2015 / Criminal dated February 23, 2015 and Sprindik
Number: Sp.Sidik / 26 / III / 2015 / Criminal dated March 18, 2015 and the Notice
of Commencement of Investigation Number: SPDP / 47 / VI / 2015 / Reskrim
date June 22, 2015.
Legal protection for Witness in Corruption Case of Investigation
Certificate Program Masal at the District Land Office. Pekalongan Fiscal Year
2014 in the village of Tegalontar district. Sragi Kab. Pekalongan done in private
legal protection, is to concealing the identity of the complainant who provided
information to the police that "based on the information society" or replace a
witness, the witness of Unit III Sat Reskrim investigators Pekalongan.
Constraints faced by investigators in the Law for the Protection of
Corruption Case of Witness Bulk Certificate Program at the District Land Office.
Pekalongan of Fiscal Year 2014 in the village of Tegalontar district. Sragi Kab.
Pekalongan, which is characteristic of the religious community and fanatical,
limited infrastructure, personnel and budget amount. Prevention efforts carried out
by the approach of the scholars, community leaders and youth as well as involving
the events in the district. Pekalongan, improvement of infrastructure with the
development of technology, performance Sat Criminal Police Pekalongan,
community policing and budgets as required Sat Criminal Police of Pekalongan
Legal protection for witnesses in corruption cases Bulk Certificate
Program at the District Land Office. of Pekalongan of Fiscal Year 2014 in the
village of Tegalontar district. Sragi Kab. of Pekalongan must pay attention to the
shape and nature of the criminal offense committed, the status of the perpetrators
of corruption and the characteristics of the local community and supported by the
infrastructure, personnel and an adequate budget and can provide legal protection
to the witness according to the shape and nature of the crime, the offender and
characteristics community.
Keywords: witness protection, investigations, criminal acts of corruption and
Prona program.

FIH3908161

340-Ind-p

Tersedia