ABSTRAK
Kejahatan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan adalah
pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan. Indonesia
sebagai negara hukum senantiasa berupaya mengutamakan hukum sebagai
landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Hukum pidana harus
mampu menjawab kasus-kasus pidana seperti pemerasan dengan kekerasan. Delik
pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana
pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pemerasan, 2) Bagaimana
pertimbangan hakim dalam pemidanaan kasus tindak pidana pemerasan No.
195/Pid.B/2015/PN.PKL di Pengadilan Negeri Pekalongan.
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pertanggungjawaban pelaku
terhadap tindak pidana pemerasan dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan
kasus tindak pemerasan No. 195/Pid.B/2015/PN.PKL di Pengadilan Negeri
Kabupaten Pekalongan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data
menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah 1) Pelaku Sugiyanto Als. Anto Als. Wampek
Bin Kanapi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melakukan
tindak pidana dengan kekerasan dengan hukuman pidana penjara selama 6
(enam) bulan berdasarkan pasal 368 ayat 1 KHUP, Undang-Undang No. 8 Tahun
1981, serta ketentuan lain yang berkaitan, 2) Pertimbangan hakim dalam
pengambilan keputusan yaitu hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat, dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara
pasal 170 KHUP selama 5 (lima) bulan pada tahun 2014 dan Hal-hal yang
meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah, terdakwa masih berusia muda dan
terdakwa bersikap sopan di persidangan.
Pemberian putusan pidana kepada terdakwa hendaknya lebih
mencermati kepada putusan yang dihasilkan yaitu rasa keadilan yang setinggitingginya
kepada
korban
dan
terdakwa.


ABSTRACT



Crime in Indonesia which is constantly increasing is motor vehicle theft
and theft with violence. Indonesia as a legal state strives to put the law as the
basis of all activities of the state and society. The criminal law should be able to
answer criminal cases such as extortion with violence. Criminal offense of
extortion under Article 368 Book of Law Criminal Law (Penal Code).
The problems of this research are: 1) How can the perpetrators of the
offenses of extortion, 2) How is the consideration of judges in criminal cases of
criminal extortion No. 195 / Pid.B / 2015 / PN.PKL in Pekalongan District Court.
The purpose of research were describe the perpetrators of the offenses of
extortion and consideration of the judge in sentencing cases of extortion No. 195 /
Pid.B / 2015 / PN.PKL in Pekalongan District Court.
This study used normative. Source data used primary and secondary
data. Methods of data collection used interviews and documentation. Data
analysis techniques used qualitative.
The results of this study were 1) Performers Sugiyanto Als. Anto Als.
Wampek Bin Kanapi have to account for his actions that commit criminal acts of
violence by a sentence of imprisonment for six (6) months pursuant to Article 368
paragraph 1 KHUP, Act No. 8 of 1981, as well as other provisions relating, 2)
Consideration of the judge in the decision that the aggravating circumstances that
defendant disturbing the public, and the defendant had been convicted in the case
of Article 170 KHUP for five (5) months in 2014 and Attractions -things that
relieve the defendant pleads guilty, the defendant is still young and the defendant
was polite in court.
The provision of the criminal verdict to the defendant should look more
closely at the decision by the resulting sense of justice which is the highest to the
victim and the defendan

Keywords: Crime Extortion

Kata
kunci:
Tindak
Pidana
Pemerasan

FIH1308161

340-Har-a

Tersedia