ABSTRAK


Judul penelitian, Peran Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran (Prostitusi) Di Wilayah Kab. Batang. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana peran Penyidik Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kab. Batang, apa kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya.
Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui peran Penyidik Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran (prostitusi) di wilayah Kab. Batang dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan upaya penanggulangannya. Manfaat penelitian, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum pidana terkait peran Penyidik Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kab. Batang, dan secara praktis manfaat dapatmembantuPemdabagi PPNSD dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran (prostitusi) di wilayah Kab. Batang.
Hasil penelitian ini, peranan Penyidik Satpol PP dalam penegakan Perda Kab. Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kab. Batang dilakukan dengan penindakan oleh PPNSD Satpol PP Kab Batang yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Kab. Batang Nomor .6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kab. Batang, seperti menutup tempat yang digunakan atau kuat patut diduga digunakan sebagai tempat pelacuran dan penyidikan olehPPNSD Satpol PP Kab Batang dalam Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kab. Batang diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Perda Kab. Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang PPNS bagi penegakan Perda, terdiri dari rencana dan kegiatan penyidikan, administrasi penyidikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Kendala yang dihadapi Penyidik Satpol PP Kab Batang dalam penegakan Perda Kab Batang adalah kemudahan pemberian ijin tempat hiburandisalahgunakan bagi tempat prostitusi, terbatasnya biaya operasional, kemampuan SDM PPNSD Satpol PP dan kesadaran hukum masyarakat masih lemah. Upaya penanggulangannya adalahperlu pembatasan pemberian ijin tempat hiburan, perlu kenaikan tambahan anggaran, meningkatkan kemampuan SDM PPNSD Satpol PP Kab. Batang dan sosialisasi kepada masyarakat bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Peneliti menyarankan, pemberantasan pelacuran di wilayah Kab. Batang olehPPNSDSatpol PP perlu dilakukan secara cepat dan transparan didukung anggaran,sarana prasarana yang memadai dan SDM-PPNSD yang berkualitas dan melibatkan instansi terkait daerah serta Penyidik Polri dan perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kata kunci:PPNSD Satpol PP, penegakan Perda dan pemberantasan prostitusi



ABSTRAC

The title research , the role of investigators public order police squad for enforcement bylaw no 6 2011 on the suppression of prostitution (prostitution in the kabupaten Batang). Problems in this research , how the role of investigators pp in the implementation of bylaw no. 6 2011 on the suppression of prostitution in the kabupaten Batang , what the obstacles and efforts
The purpose of this research is , to know the role of investigators pp in regulation enforcement number 6 years 2011 concerning the eradication prostitution ( prostitution ) in the kabupaten Batang and know the constraints faced in regulation enforcement number 6 years and efforts 2011 .Benefits research , theoretically can contribute science development related to the role of criminal law investigators pp in regulation enforcement number 6 years 2011 concerning the eradication prostitution in the kabupaten .Batang , And in practice benefits can help local governments for ppnsd in enforcing bylaw no 6 2011 on the suppression of prostitution
( prostitution in the kabupaten .Batang .
The result of this research , the role of investigators pp in the implementation of bylaw kabupaten .Batang no. 6 2011 on the suppression of prostitution in the kabupaten .Batang done with enforcement by ppnsd satpol pp kabupaten Batang set in article 9 , article 10 , article 11 and article 12 bylaws kabupaten .Batang number .6 2011 on the suppression of prostitution in the kabupaten Batang, as closed its used or strong for allegedly used as a prostitution and investigation olehppnsd satpol pp kabupaten Batang in eradication prostitution in the kabupaten Batang arranged in article 24 , article 25 , article 26 , article 27 , and article 28 bylaw kabupaten Batang no 2 / 2005 about ppns for the implementation of bylaw , consisting of the plan and activities investigation , administration investigation , guidance , supervision and control .
The obstacles investigators satpol pp kabupaten Batang in the implementation of bylaw kabupaten trunk is ease the provision of permission place hiburandisalahgunakan for the prostitution, the limited operational costs, human resources ppnsd satpol pp and legal awareness in the community weak. Efforts penanggulangannya adalahperlu restrictions the provision of permission entertainment places, need to increase additional budget, improve human resources ppnsd satpol pp kabupaten Batang and socialization to the community for raising awareness the laws of society. Researchers suggest, eradication prostitution in the kabupaten Batang by ppnsd satpol pp needs to be done quickly and transparent supported budget, infrastructure of sufficient and sdm-ppnsd better quality and involving related agencies regional and investigators police and it needs to raising awareness the laws of society conducted in sustainable.



Password: ppnsd satpol pp, the implementation of bylaw and elimination of prostitution