ABSTRAK
Penelitian ini tentang : Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. Dengan Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq). Permasalahan penelitian ini adalah, bagaimana dasar hukum penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi studi kasus putusan MA Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. dengan terpidana Luthfi Hasan Ishaaq.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Manfaat penelitian ini, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembengan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk menambah bahan pustaka mengenai penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi; dan secara praktis menjadi bahan masukan terhadap pengetahuan penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian adalah, pengaturan pidana tambahan menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 10 KUHP tentang pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375, hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP meliputi : (1)Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu pada pencabutan hak memegang jabatan, dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, dalam aturan-aturan khusus ditentukan bahwa penguasa lain yang melakukan pemecatan tersebut; (2)Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI; (3)Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4)Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5)Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
Peneliti menyarankan, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
Kata kunci : Penerapan pidana tambahan bagi Luthfi Hasan Ishaaq
ABSTRAK
This research on: Application of Criminal Supplementary Revocation Political Rights For Actors Corruption (Case Studies MA Decision No. 14 / PID / TPK / 2014 / PT.DKI. With Convicted Lutfi Hasan Ishaaq). The problem of this research is, how the additional legal basis of sentences for perpetrators of political disenfranchisement of corruption; and how the consideration of judges in imposing criminal political disenfranchisement for perpetrators of corruption in a case study the Supreme Court decision No. 14 / PID / TPK / 2014 / PT.DKI. to convict Lutfi Hasan Ishaaq.
The purpose of this study was to determine the legal basis for the imposition of additional penal political disenfranchisement for perpetrators of corruption; and to know how to judge consideration in imposing criminal political disenfranchisement for perpetrators of corruption.
The benefits of this research, the theoretical results of this study are expected to provide benefits pengembengan science in general and to add library materials regarding the application of additional punishment for the perpetrators of political disenfranchisement of corruption; and practically becomes an input to the knowledge of the author's own and also those who are competent to issue the application of additional penal political disenfranchisement for perpetrators of corruption.
The results showed that, setting additional penalty according to Law No. 31 1999 jo. UU no. 20 of 2001 on the eradication of corruption and article 10 of the Criminal Code of additional penal, revocation of certain rights laid down in Article: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375, right -hak which can be revoked referred to in Article 35 of the Criminal Code include: (1) the right hold positions in general or a particular position on disenfranchisement in office, said that the judge was not authorized to dismiss an official from office, the specific rules determined that other rulers the dismissal; (2) The right to run an office in the armed forces / military; (3) The right to vote and to be elected in the elections held by the general rules; (4) a counselor or administrator rights according to the law, the right to be a guardian supervisor, pengampu or custodian of supervisors, on the person who is not the child's own; (5) The right to perform certain jobs.
Researchers suggest, corruption in Indonesia today is not only the responsibility of the Government, but it is the duty and responsibility of government and society.
Keywords: Application of additional penalty for Lutfi Hasan Ishaaq