Digital Library
Perpustakaan Universitas Pekalongan

PENYELESAIAN KECELAKAAN KAPAL LAUT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS DI SATPOLAIR POLRES PEKALONGAN KOTA)

Image of PENYELESAIAN KECELAKAAN KAPAL LAUT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS DI SATPOLAIR POLRES PEKALONGAN KOTA)
ABSTRAK
Judul penelitian ini tentang, Penyelesaian Kecelakaan Kapal Di Laut Menurut
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Kasus Di Satpolair
Polres Pekalongan Kota). Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini
adalah, apakah yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian kecelakaan kapal di
laut; bagaimana penyelesaian kecelakaan kapal di laut di wilayah hukum Satpolair
Polres Pekalongan Kota; dan kendala apa saja yang dihadapi Satpolair Polres
Pekalongan Kota dalam penyelesaian kecelakaan kapal di laut dan upaya
penanggulangannya.
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian kecelakaan
kapal di laut; penyelesaian kecelakaan kapal laut menurut Undang Undang No.17
Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah hukum Satpolair Polres Pekalongan Kota;
dan kendala yang dihadapi Satpolair Polres Pekalongan Kota dalam penyelesaian
kecelakaan kapal di laut dan upaya penanggulangannya. Manfaat penelitian ini secara
teoritis dapat menghasilkan bahan kepustakaan bagi ilmu pengetahuan hukum,
khususnya hukum pidana terkait penyelesaian kecelakaan kapal laut; sedang secara
praktis dapat digunakan oleh Satpolair dalam penyelesaian kecelakaan kapal di laut di
wilayah hukum Satpolair Polres Pekalongan Kota.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dasar hukum penyelesaian kecelakaan
kapal di laut diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP seperti Undang
Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang Undang No.22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelesaian kecelakaan kapal di laut
menurut Undang Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di wilayah hukum
Satpolair Polres Pekalongan Kota didasarkan pada Pasal 162 ayat (1), (2) dan (3);
Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo Pasal 171 Undang Undang No.17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran jo Pasal 106 jo Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No.22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui tindakan diskresi seperti diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan (2) Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian serta Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 beserta Penjelasannya dan (2)
KUHAP. Kendala-kendala yang dihadapi Satpolair Polres Pekalongan Kota dalam
penyelesaian kecelakaan kapal di laut menurut Undang Undang No.17 Tahun 2008
tentang Pelayaran di wilayah hukum Satpolair Polres Pekalongan Kota, yaitu Undang
Undang, sarana prasarana dan SDM. Upaya penanggulangannya dengan melakukan
perubahan Undang Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait tata cara
penyelesaian kecelakaan kapal di laut, menambah sarana prasarana dan anggaran
yang memadai sesuai perkembangan teknologi serta meningkatkan kualitas SDM
personil Satpolair Polres Pekalongan Kota.
Peneliti menyarankan, bahwa dalam pelaksanaan tugas Satpolair perlu ada kerja
sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
serta instansi terkait lainnya; dan Satpolair Polres Pekalongan Kota perlu didukung
sarana prasarana dan anggaran yang memadai serta SDM berkualitas.
Kata kunci : Penyelesaian, Kecelakaan Kapal Laut dan Satuan Polisi Perairan.

ABSTRACT
The title of this research is the completion of Ship accident basic of the law
legislation number 17 of 2008 about cruise (a case of study in Satpolair Kepolisian
Resor Pekalongan Kota). The formulation of the problem is what’s that become a
Cause of Action in the completion of Ship accident in the sea, how the completion
proces Ship accident on Satpolair Polres Pekalongan Kota law area and what the
constraints which being faced by Satpolair Polres Pekalongan Kota to completing the
case of Ship accident and how to finish that problem.
The purposes of this reseacrh, to know the basic of the regulation in case of
Ship accident : the completing of the Ship accident basic of the regulation number 17
of 2008 about cruise at Satpolair Polres Pekalongan Kota law area and the constraints
which being faced by Satpolair Polres Pekalongan Kota to completing the case of
Ship accident and how to finish that problem. The benefit theoretical of this research,
to result the libranianship material for law knowledgement, specialy for criminla law
knowledge that releated with Ship accident and the benefit practical is it can be use
for Satpolair Polres Pekalongan Kota to solve the case of Ship accident on their law
area.
The result of this research shown the law basic regulation in the case of Ship
accident writen in KUHP and legislations out of KUHP just like legislation No.17 of
2008 about cruise and legislation No.22 of 2009 about trafic law and road transport
(UULAJ). The completion of Ship accident acording to the law legislation number 17
of 2008 about cruise at Satpolair Polres Pekalongan Kota law area basic on article
number 162 paragraph one, two and three; article number 156 paragraph one and
two, article number 171 legislation number 17 of 2008 about cruise, article number
106, article number 310 paragraph 3 legislation number three, legislation number 22
of 2009 about trafic and road transport trough diskretion act under article number 16
paragraph one and two, legislation number two of 2002 about the Police Department
rules and also article number five letter a numbers four and the explanation and
KUHP number two. the constraints which being faced by Satpolair Polres Pekalongan
Kota to completing the case of Ship accident acording legislation number 17 of 2008
about cruise at their law area are legislation, infrastructure and human resources. The
efforts to solving this case is make a change with legislation number 17 of 2008 about
cruise releated with finishing proces of Ship accident at sea, added the infrastructure
which suitable with now days technology and also the improvment of human
resources in Satpolair Polres Pekalongan Kota department.
The researcer advising, the legislation number 17 of 2008 about cruise need to
load rules of finishing the Ship accident among the fisherman ship and little ship.
Need to make a coorporation between the releated Government and Satpolair Polres
Pekalongan Kota to solve the case research, and also the improvent of police
department infrastructure.
Keyword : Completion, Ship accident, Satpolair Police Departmnet.
Tidak ada salinan data
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

340-SAN-p

Penerbit

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan : Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan.,

Deskripsi Fisik

78+viii+A4

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

Ilmu Hukum

Info Detil Spesifik

Hard Copy dan soft Copy

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain
Komentar

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.