ABSTRAK
Salah satu perkara pidana yang pemeriksaannya memerlukan keterangan ahli, yaitu
tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Diperlukannya
keterangan ahli dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memberikan
keterangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Keterangan
keterangan ahli dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa keterangan tentang segala
hal ikhwal BBM bersubsidi, seperti teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur BBM bersubsidi.
Penelitian tentang “Peranan Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.Pkl)” bertujuan untuk
kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana menurut hukum positif
Indonesia. peran keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan BBM
bersubsidi di Pengadilan Negeri Pekalongan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
penggunaan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan BBM
bersubsidi serta cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis
sosiologis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan
studi dokumen atau bahan pustaka.
Kedudukan saksi ahli dalam Sistem Peradilan Pidana menurut hukum positif
Indonesia yaitu keterangannya yang diberikan di pengadilan sebagai salah satu alat bukti
yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHAP ayat 1. Pada tahap penyidikan
saksi ahli keterangannya digunakan untuk menangani seorang korban baik luka, keracunan
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Hal ini disebutkan
dalam Pasal 133 ayat 1 dan 2 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk
kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan
ahli kepada ahli kesaksi ahli an kehakiman atau saksi ahli dan atau ahli lainnya. Pada tahap
pemeriksaan di sidang pengadilan saksi ahli keterangannya digunakan untuk menjeenihkan
duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
180 ayat 1 KUHAP. Peran saksi ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana
penyalahgunaan BBM bersubsidi pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
274/Pid.B/2013/PN.Pkl yaitu untuk menentukan berbagai hal yang berhubungan
perniagaan BBM antara lain pengertian BBM bersubsidi, Pengertian pengangkutan BBM,
pengertian Niaga BBM Bersubsidi, pengertian penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar
Minyak, ketentuan larangan penggunaan BBM bersubsidi dan cara penyalahgunaan BBM.
Kendala yang dihadapi dalam penggunaan saksi ahli pada pemeriksaan perkara tindak
pidana penyalahgunaan BBM yaitu terdakwa dan atau penasehat hukum keberatan atas
keterangan saksi ahli, Kesibukan seorang saksi ahli karena tugas dan jabatannya. Cara
mengatasinya dengan penelitian ulang terhadap adanya keberatan dari terdakwa atau
penasehat hukumnya yang keberatan terhadap keterangan ahli dan koordinasi dengan saksi
ahli sebagai saksi ahli pemberitahuan tentang hari sidang yang harus dihadiri oleh saksi
ahli guna memberikan keterangan sebagai saksi ahli.
Kata kunci : Keterangan ahli, tindak pidana, bahan bakar minyak, subsidi
vi
ABSTRACT
One of the criminal case which requires examination of expert testimony, that the
crime of abuse of fuel oil (BBM). The need for expert testimony in criminal offenses
misuse of subsidized fuel to provide information for consideration by the judge in deciding
the case. Remarks expert testimony in the form of subsidized fuel misuse information about
all matters of subsidized fuels, such as technical implementation of laws and regulations
governing subsidized fuel.
Research on "The Role of Information Experts in Criminal Investigation Abuse of
fuel oil (BBM) Subsidized (Study Against Pekalongan District Court Decision No. 274 /
Pid.B / 2013 / PN.Pkl)" aims to position the expert testimony in the criminal justice system
by Indonesian laws. the role of expert testimony in a criminal case investigation misuse of
subsidized fuel in Pekalongan District Court, and the constraints faced in the use of expert
testimony in a criminal case investigation misuse of subsidized fuel as well as how to
overcome them. The method used is the juridical sociological. While the data collection is
done through observation, interviews and document study or library materials.
The position of expert witnesses in the Criminal Justice System according to
Indonesian laws that testimony given in court as one of the legal evidence, as referred to in
Article 264 paragraph 1 of the Criminal Code investigation stage expert witness testimony
is used to handle a good victim injury, poisoning or died allegedly due to the events that
constitute a criminal offense. It is mentioned in Article 133 paragraphs 1 and 2 of the
Criminal Procedure Code which states that in the interest of judicial investigators to handle
a good victim injury, poisoning or death allegedly due to the events that constitute a
criminal offense, he shall submit a request to the expert testimony the expert's expert
judiciary kesaksi or witnesses or experts and other experts. At this stage of the examination
in court testimony of expert witnesses used to menjeenihkan seat problems arising in the
trial court, as stated in Article 180 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The role of
expert witnesses in criminal cases examination misuse of subsidized fuel in Pekalongan
District Court 274 / Pid.B / 2013 / PN.Pkl is to determine a variety of things related to fuel
commerce, among others, the notion of subsidized fuel, fuel haulage Understanding as
commerce Subsidized Fuel , understanding abuse fuel transport, provision of subsidized
fuel restrictions on the use and misuse of fuel way. Constraints faced in the use of expert
witnesses in criminal cases examination of fuel misuse or the defendant and counsel
objected on the testimony of an expert witness, an expert witness because of busyness and
his duties. How to cope with repeated research on the objections of the defendant or his
lawyer objected to the expert testimony and coordination with the expert witness as an
expert witness on the day notice of the hearing must be attended by an expert witness to
testify as an expert witness.
Keywords: Information Experts, a criminal offense, fuel oil, subsidies