A B S T R A K
Prakteknya dalam melayani klien notaris terkadang membuka kantor cabang
atau kantor pembantu. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan terhadap
Klien yang disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa layanan
notaris. Namun demikian belum ada tindakan tegas terhadap pembukaan kantor
cabang notaris tersebut yang menyalahi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian tentang : “Implementasi Pasal 19
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. bertujuan untuk
mengetahui kedudukan notaris menurut hukum positif Indonesia dan implementasi
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan dilakukan
dengan cara wawancara, dan studi dokumen.
Kedudukan notaris menurut hukum positif indonesia yaitu sebagai pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan keweenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 1868
KUHPerdata, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris.), Notaris diangkat dan diberhentikan oleh
menteri (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris),
kedudukan profesi notaris disebut juga sebagai salah satu penegak hukum karena
notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian, notaris
mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan notaris mempunyai
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal
18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Implementasi
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang
menyatakan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat
kedudukannya belum sepenuhnya dipatuhi oleh notaris karena masih terdapat notaris
yang mempunyai kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan
pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran terhadap
Kode Etik Profesi Notaris yaitu Pasal 3 angka 8, Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris,
jika seorang notaris membuka kantor lebih dari satu atau kantor cabang, Notaris
tersebut telah melakukan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan
tidak sehat terhadap rekan sesama notaris. Dengan membuka kantor cabang, Notaris
berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya,
melakukan persaingan tidak sehat dan merugikan rekan sesama notaris. Hal tersebut
merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris. Ketentuan
Pasal 19 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
berlaku pula terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Penulis menyarankan notaris hendaknya mematuhi ketentuan Pasal
19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar terwujud
iklim berusaha yang sehat. Masyarakat dan atau sesaa notaris hendaknya
memberikan laporan jika menemukan adanya pelanggaran Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar mendapat tindakan yang tegas.
Kata kunci : Kantor Notaris
2
ABSTRACT
Notarial practice in serving clients sometimes open a branch office or office
assistants. This is done to speed up service to clients due to high public demand for
notarial services. However, there has been no action against the opening of a branch
office of the notary who violates the provisions of Article 19 of Law No. 30 of 2004
concerning Notary. Research on the "Implementation of Article 19 of Law Number
30 Year 2004 concerning the Notary." aims to determine the position of the positive
law notary Indonesia and the implementation of Article 19 of Law No. 30 of 2004
concerning Notary. Research using sociological juridical approach and collection is
done by interviews and document study.
Position Indonesian positive law notary is a public official who is authorized to
make an authentic deed and other keweenangan referred to in Notary Act (Article
1868 Civil Code, Article 1, paragraph 1 of Law Number 30 Year 2004 concerning
Notary, Article 1 of Regulation Notary.), notary appointed and dismissed by the
Minister (Article 2 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary), the position of the
notary profession is also known as one of law enforcement as a notary make written
evidence that has the strength of evidence, notaries have a place position in the
county or city and notaries have positions covering areas throughout the province of
the position (Article 18 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary). Implementation
of Article 19 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary stating that the notary shall
have only one office in a position that is not fully complied with by a notary as there
are notaries who have branch offices in carrying out their duties. It is a violation of
the Notary Act and violation of the Notarial Profession Code Article 3 of the number
8, Article 4 point 1 Notary Code, if a notary open more than one office or branch
office, Notary has undertaken efforts that leads to the emergence of unfair
competition against fellow notary. By opening a branch office, Notary means justifies
any means to get clients as much as possible, doing unfair competition and harm
fellow notary. It is a violation of the provisions of Article 4 of the 9 Notary Code of
Ethics. Article 19 The provisions of Article 19 of Law No. 30 of 2004 concerning
Notary shall also apply to notaries who doubled as the Land Deed Official (PPAT).
The authors suggest a notary shall comply with the provisions of Article 19 of Law
No. 30 of 2004 concerning Notary to manifest a healthy business climate. Notary
public and or sesaa should give a report if it finds a violation of Article 19 of Law
No. 30 of 2004 concerning Notary in order to get a decisive action.
Key Word : Notary Office

FH003032013

340 SUG i

My Library

Tersedia