Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, disamping itu juga dapat menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan Negara. Di dalam realitanya masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran disiplin bahkan banyak pula yang terkena kasus hukum sampai dengan vonis pengadilan. Melalui metode penelitian yuridis normatif Penulis mengadakan penelitian terhadap penerapan sanksi administrasi kepegawaian kepada PNS yang telah mendapat vonis pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pelanggaran disiplin lainnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sampai dengan pelanggaran pidana dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan faktor sosiologis seperti kondisi sosial ekonomi PNS yang bersangkutan serta akibatnya apabila dikenakan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dikenakan putusan pengadilan berupa hukuman penjara lebih dari 4 (empat) tahun. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya seorang Pegawai di lingkungan Kabupaten Pekalongan yang diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dengan pertimbangan yang bersangkutan masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedangkan beberapa PNS lainnya yang akhirnya mendapatkan vonis pengadilan dengan pidana penjara lebih dari 4 tahun terlebih dahulu telah dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sehingga masih mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhir penulisan ini disimpilkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerapkan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan medapat vonis pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan mempertimbangkan faktor sosiologis dan kondisi PNS yang bersangkutan. Penulis juga menyarankan agar diatur sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.









ABSTRACT

Public Servant Of Civil as state aparatus element in running governance wheel claimed to be able to execute its function as serving State and serve society, despitefully also can respect officer image and prestige for the benefit of State and society. In its still found by many Public Servant Of Civil doing deviation and collision of discipline even there are also many which is hit by case punish up to adjudging justice. Through method research of Writer normatif yuridis perform a research to applying of officer administration sanction to PNS which have got to adjudg justice which have had legal force remain to and also collision of other discipline according to Regulation of Government of Number 53 Year 2010 about Discipline Public Servant Of Civil in Governmental environment [of] Sub-Province Bat.
Result of research indicate that dropped administration sanction to PNS that conducting collision of discipline up to collision of crime done by taking a care by considering factor of sosiologis like condition of economic social of pertinent PNS and also as a result if sanctioned by heavy administration in the form of cessation do not Dear Sirs to imposed by PNS is justice decision in the form of imprisonment more than 4 year . In range of time 5 year only a Officer in given by Sub-Province Bat environment is administration sanction in the form of cessation do not Dear Sirs with pertinent consideration still have Candidate status to Public Servant Of Civil ( CPNS), while some other PNS which finally get to adjudg justice with crime serve a sentence more than 4 year beforehand have been fallen by administration sanction in the form of cessation Dear Sirs do not by request of by [Tself so that still get officer rights according to rule going into effect.
By the end of this writingit is concluded that Government of Sub-Province Bat have applied administration sanction to PNS conducting an injustice and earn to adjudg justice by relate at existing Law And Regulation by considering factor of sosiologis condition and of PNS pertinent. Writer also suggest that to be arranged by operation system and effective observation through By Law and Regulation of Regent which relate at Governmental regulation of Number 60 Year 2008 about Governmental System Internal Control.