A B S T R A K
Pengaturan dan pengawasan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada BPR BKK Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap PAD Kabupaten Pekalongan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tentang “Tinjauan Yuridis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BPR BKK Kabupaten Pekalongan”, bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada BPR BKK Kabupaten Pekalongan, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan dan pengawasan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan serta cara mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara, observasi maupun studi dokumen (kepustakaan) dan analisis secara kualitatif.
Secara yuridis penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan saat ini belum mencapai komposisi kepemilikan modal sebagaimana ditentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dasar PD. BPD BKK Kabupaten Pekalongan yang tertuang dalam Akta Notaris. Pengawasan penyertaan modal dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas PD. BPR BKK dan secara eksternal berupa pengawasan administrasi dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten serta pengawasan teknis perbankan oleh Bank Indonesia sementara pengawasan kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pekalongan. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan APBD Kabupaten Pekalongan, penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dilakukan akhir tahun anggaran sehingga deviden ditangguhkan, adanya persaingan dengan munculnya BPR lain di Kabupaten Pekalongan dan kebijakan Bank Indonesia yang dianggap rumit. Solusi yang dilakukan PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan antara lain menghimpun dana masyarakat untuk menutup setoran modal, menyarankan Pemerintah Kabupaten agar dapat melakukan setoran modal awal tahun anggaran, perbaikan kualitas manajemen maupun sumber daya manusia untuk mengatasi persaingan BPR dan Perbankan lain serta konsultasi dan koordinasi intensif dengan Bank Indonesia untuk dapat disosialisasikan kepada karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci : Penyertaan Modal BPR
ABSTRACT

Regulation and supervision of Government equity in BPR BKK Pekalongan Pekalongan is expected to contribute more to the PAD District of Pekalongan and also can contribute to the development of the economy and Pekalongan can ultimately improve the welfare of the community. This study on "Judicial Review Local Government Capital Investment In BPR BKK Pekalongan", aims to determine the regulation and supervision of Government equity in BPR BKK Pekalongan Pekalongan, constraints and problems faced in regulation and supervision of capital investment in Pekalongan District Government PD. BPR BKK Pekalongan and how to overcome them.
Methods used socio-juridical approach, data collection was done by, interviews, observations and document studies (literature) and qualitative analysis.
Juridically Pekalongan regency government equity participation to the PD. BPR BKK Pekalongan district has yet to reach the composition of capital ownership as specified in Central Java Province Regulation No. 3 of 2012 on the Amendment of Central Java Provincial Regulation No. 11 Year 2008 on Regional Government Enterprise rural credit bank Credit Institutions District in Central Java Province, Central Java Governor Regulation No. 35 of 2012 on the Implementation Guidelines for Regional Regulation No. 3 of 2012 on the Amendment of Central Java Provincial Regulation No. 11 Year 2008 on Regional Corporate Crediting Bank Rakyat Credit Agency district in Central Java province and the Articles of War. BPD BKK Pekalongan contained in Deed. Equity surveillance conducted internally by the Board of Trustees PD. BPR BKK and externally in the form of administrative control of District Government Inspectorate and technical supervision by Bank Indonesia banking supervision policy while capital investment made by the Government of Pekalongan Pekalongan Regency. Constraints and problems faced by the district budget limitations Pekalongan, Pekalongan regency government capital injection carried out year-end budget so that dividends are deferred, the emergence of competition with other rural banks in the district of Pekalongan and Bank Indonesia's policy is considered complicated. PD solutions made. BPR BKK Pekalongan Regency, among others, raise public funds to cover capital contribution, the Government advised the District to be able to do the initial capital injection in the budget, improving the quality of management and human resources to address the RB competition and other Banking and intensive consultation and coordination with Bank Indonesia to be disseminated to employees, shareholders and society at large.

Keywords: Equity BPR