A B S T R A K
Untuk menyelenggarakan moda transportasi angkutan umum yang tertib dan
teratur diperlukan adanya izin trayek. Pemegang izin trayek angkutan umum akan
mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu penulis
bermaksud melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang
izin trayek angkutan umum. Adapun penelitian yang penulis maksud yaitu : Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Trayek Angkutan Umum Dalam Moda Transportasi Darat Di
Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan perizinan
trayek angkutan umum di Kabupaten Pekalongan, perlindungan hukum bagi pemegang
trayek angkutan umum dalam moda transportasi darat di Kabupaten Pekalongan, dan
kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang trayek
Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan pengumpulan
data dilakukan dengan cara, wawancara, maupun studi dokumen (kepustakaan) dengan
berorientasi pada peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pelayanan perizinan trayek angkutan umum di Kabupaten
Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum bagi pemegang trayek
angkutan umum dalam moda transportasi darat di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan
melalui upaya prefentif yaitu penertiban, operasi dan razia, serta sosialisasi tentang izin
trayek. Sedangkan upaya represif berupa penindakan terhadap pelanggaran izin trayek dan
memberikan sanksi kepada pelanggar baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.
Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang trayek keterbatasan
kelengkapan kegiatan operasi, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
terbatas, perilaku pengemudi angkutan yang kurang bertanggung jawab,
penanggulangannya melalui upaya pengajuan usulan pengadaan sarana dan prasarana
kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, memberikan berbagai usulan kebijakan yang
bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar lalu-lintas dan angkutan jalan,
memberikan pembinaan kepada pengemudi.
Masyarakat hendaknya kritis dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap
penggunaan dana retribusi pelayanan angkutan umum. Pengusaha dan pengemudi
angkutan umum agar mematuhi peraturan usaha angkutan umum dan peraturan dalam
berlalu lintas agar tercipta pelayanan angkutan umum yang lancar, nyaman dan aman
Kata Kunci : Perlindungan Izin Trayek
ABSTRACT
To organize public transport modes in an orderly and regular route permit is
necessary. Public transport route permit holder will receive legal protection in the
operation. To the authors intend to conduct research related to the legal protection of the
public transport route permit holders. The purpose of the study authors: Legal Protection of
Shareholders Route Public Transport In The Land Transport Modes Pekalongan aims to
determine the implementation of the licensing route public transit service in Pekalongan,
legal protection for holders of public transport routes in the modes of transport in
Pekalongan, and constraints in the implementation of legal protection for shareholders
route
The method used is the juridical sociological data collection is done by, interviews,
and document studies (literature) is oriented to the legislation.
Implementation of the licensing route public transit service in Pekalongan
Pekalongan Regency Regulation No. 2 of 2008 on the Implementation of Road
Transportation. Legal protection for holders of public transport routes in the modes of
transport in Pekalongan are implemented through preventive policing, operations and raids,
as well as the dissemination of route permit. While efforts repressive route permit
prosecution of violations and impose sanctions on violators of both criminal penalties and
administrative sanctions. Constraints in the implementation of legal protection for holders
of limited completeness route operations, the authority of Civil Servant (investigators) are
limited, transport driver behavior are less responsible, overcome through the efforts of the
procurement proposal to the Government infrastructure Pekalongan, providing a variety of
policy proposals which aims to provide a deterrent to violators of traffic and transport
roads, provide guidance to the driver.
Society should be critical in controlling or monitoring the use of public transport
services levy funds. Employers and public transportation drivers to comply with the rules
and regulations of public transportation effort in traffic in order to create a seamless public
transportation service, comfortable and safe
Keywords: Protection Permit Route