Digital Library
Perpustakaan Universitas Pekalongan

New Books

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Kota Pekalongan)

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Kota Pekalongan)

SITI ZULAEKHA, SH.M.H - LOSO, SH.MH - MUHAMMAD KHOIRUL RIZAL
ABSTRAK Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami ...
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN
 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN)

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN)

Nurul Huda SH, M.Hum - Dwi Edy Wibowo, SH., M.Hum - Marleon Prasetyo Nugroho
ABSTRAK Penelitian ini tentang : “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam hukum positif Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)

LOSO, SH.MH - Sri Kuswinarni, SH,M.Hum - FATCHU ROZY
ABSTRAK Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Polres Pekalongan diberikan dalam bentuk pengawasan terhadap korban dengan cara menyambangi kediaman korban 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari. Setelah ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
( INFORMED CONSENT)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ( INFORMED CONSENT) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

Siti Zulaekhah, SH., M.H - Sri Kuswinarni, SH,M.Hum - ANDRI SLAMET RIYANTO
ABSTRAK Dalam sebuah persalinan terdapat dua macam persalinan yaitu, persalinan secara normal (alamiah) dan persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis (operasi caesar). Persalinan yang dilakukan dengan tindakan medik ini dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana sang ibu ...
PERANAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN)

PERANAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN)

Nurul Huda, SH.MHum - Ichsan Syuhudi, SH., MH. - YUFFI YUANDHITA P
ABSTRAK Penelitian ini tentang : “Peranan Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui pengaturan alat bukti surat menurut hukum positif Indonesia, peranan alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana dalam ...
PERAN PANWASLU KABUPATEN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

PERAN PANWASLU KABUPATEN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Dr. A U L I A, S.H. M.Hum. - Ichsan Syuhudi, SH., MH. - YAKOBUS BANGKIT SAPUTRA
ABSTRAK Pemilukada langsung serentak pertama kali dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 dan telah menghadirkan beberapa wajah baru berhasil mengalahkan petahana di daerah. Hal ini mengisyaratkan makin banyaknya pemilih rasional yang berpotensi mendorong adanya perubahan di daerah serta ...

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.